Integrasi UN - Snmptn 2010 Patut Dipertimbangkan

“Akan kita pertimbangkan, jika itu yang diinginkan,” tuturnya ketika ditemui di sela-sela seminar yang menghadirkan pembicara BJ Habibie, Rabu (4/11).

Menurutnya, di ITB, penerapan hasil UN dijadikan sebagai parameter di dalam proses seleksi calon mahasiswa baru bukanlah hal yang asing. “Di seleksi jalur Kemitraan Nusantara hal itu sudah dilakukan. Plus, dengan nilai rapor,” ungkapnya.

Kemitraan Nusantara adalah jalur seleksi khusus di ITB yang menjaring putra-putra daerah terbaik dengan mekanisme beasiswa dari pemda. Namun, ucapnya, yang perlu ditekankan adalah aspek kejujuran dari peserta UN sendiri.

Sebelum-sebelumnya, Joko sempat menolak ide hasil UN dijadikan salah satu parameter penilaian SNMPTN. Alasannya, kata dia, adalah karena persoalan kredibiltas hasil UN itu sendiri. Sebab, sebelumnya banyak diberitakan persoalan kecurangan di dalam pelaksanaan UN.

Ide dijadikannya hasil UN sebagai salah satu penilaian SNMPTN ini pernah dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pemerintah menargetkan hal tersebut bisa berlaku selambat-lambatnya pada 2010 mendatang.

Titik Terang Integrasi UN dan SNMPTN 2010

Ide dijadikannya hasil UN sebagai salah satu penilaian SNMPTN kiranya semakin “terang”, hanya saja masih membutuhkan upaya serius pemerintah dan berbagai pihak terkait, terutama soal kredibilitasnya.

Wacana tersebut dikemukakan oleh Ketua Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Haris Supratno di sela paparan program 100 hari kerja Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), di Jakarta, Jumat (6/11), oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh.

Haris mengatakan, sebetulnya wacana Ujian Nasional (UN) terintegrasi SNMPTN bukan hal baru. Wacana ini sudah dimunculkan sejak 2008 lalu oleh Mendiknas Bambang Sudibyo. Depdiknas merancang target, integrasi UN-SNMPTN dilaksanakan pada 2012 mendatang.

“Khususnya melihat hasil UN di SMA dan MA yang belum kredibel, masih banyak kebocoran di sana-sini,” ujar Haris.

Menurut Mendiknas Muhammad Nuh, integrasi UN-SNMPTN merupakan salah satu upaya Depdiknas berkaitan dengan Reformasi Birokrasi Pendidikan Jilid II di bawah kepemimpinannya. Polemik tentang UN, kata Nuh, tidak akan pernah selesai, karena masing-masing pihak yang pro dan kontra akan terus berpegang teguh pada pendiriannya.

“Yang tahu kualitas siswa itu adalah guru, ya sudah, serahkan saja kepada gurunya. Itu menurut mereka yang kontra, tetapi tidak akan begitu kalau menurut yang pro,” ujar Mendiknas.

Mendiknas bilang, saat ini yang paling penting dilakukan adalah membuat UN yang kredibel. Beberapa variabel untuk mencapai itu, kata Mendiknas, mulai dari substansi soal yang akan diujikan, kualitas pelaksanaan, serta model evaluasi semua perjalanan UN hingga akhir. Ketiga hal itulah yang tengah diupayakan oleh Depdiknas. Kompas

 

Pembahasan Hasil UN SMA untuk Seleksi PTN

 

Dalam waktu dekat, Mendiknas bersama majelis rektor Indonesia memutuskan apakah hasil Ujian Nasional (UN) bisa menjadi tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jika menggunakan hasil UN, otomatis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bakal dihapus mulai tahun depan.

Ketua SNMPTN, Haris Supratna mengatakan, dalam rapat panitia SNMPTN di Bali beberapa hari lalu, ada beberapa hal yang dihasilkan. Pertama, evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN 2009. Panitia menyimpulkan pelaksanaan SNMPTN berjalan lancar. Tes Potensi Akademik (TPA) yang digunakan dalam ujian SNMPTN dinilai sesuai untuk menguji kemampuan siswa.

“Karena itu, jika SNMPTN tahun depan tetap diteruskan, tes tersebut akan kami pakai,” kata Haris kemarin, Senin, 2 November. Demikian pula dengan sistem penilaian fifty-fifty untuk nilai teori dan praktik.

Secara umum, panitia berkesimpulan penyelenggaraan SNMPTN tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski masih ada beberapa kekurangan yang wajib diperbaiki seperti berbagai kecurangan yang masih ditemukan.

Kedua, kata Haris, rektor PTN menunggu kebijakan Mendiknas apakah SNMPTN akan diteruskan atau tidak. Rencananya, dalam waktu dekat ini, Mendiknas akanmengundang para rektor untuk membahas persoalan tersebut.

“Apakah cukup Unas (UN, red) yang menjadi tiket ke PTN atau SNMPTN tetap dipertahankan. Ini yang akan ditentukan,” katanya. Termasuk, apakah nanti PTN menjadi penyelenggara UN atau tidak. Sebab, sempat beredar wacana bila UN akan ditangani PTN.

Selama ini, kata Haris, PTN memang sudah dilibatkan dalam penyelenggaraan UN. Namun, hanya sebatas pengawas. PTN tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan UN secara optimal. Alhasil, rapor pelaksanaan UN tahun ini boleh dibilang belum memuaskan banyak kalangan lantaran masih terjadi berbagai kecurangan.

Haris menjelaskan, sejatinya pada 2012, hasil UNbakal menjadi syarat masuk PTN. Untuk menuju ke arah sana, Mendiknas lama (Bambang Sudibyo) memberi waktu tiga tahun (2009-2011) untuk memperbaiki sistem pelaksanaan UN, yaitu, dengan melibatkan PTN. “Tapi jika kebijakan tersebut bisa dipercepat tahun depan, mengapa tidak? Asalkan, sistem penyelenggaraan UNharus lebih baik,” jelas rektor Unesa itu.

Oleh karena itu, para rektor PTN saat ini tengah menanti kebijakan resmi Mendiknas. Yang pasti, para rektor siap jika nanti bakal ditunjuk sebagai penyelenggara UN. Termasuk, jika SNMPTN ditiadakan.
“Apapun kebijakannya, kalau itu baik dan demi kemajuan pendidikan, kami siap,” katanya.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) berencana menaikkan lagi standar kelulusan Ujian Nasional (UN) pada 2010. Ketua BSNP, Prof Mungin Eddy Wibowo di Semarang, Senin (29/6) mengatakan, standar kelulusan UN setiap tahun memang selalu mengalami kenaikan. “Tahun lalu standar kelulusan 5,25, naik menjadi 5,5 tahun ini, dan rencananya pada 2010 akan dinaikkan lagi,” katanya.

Menurut dia, kenaikan standar kelulusan UN didasarkan pada standar pendidikan nasional dan diharapkan dapat memacu motivasi peserta didik dan guru. “Kenaikan standar kelulusan UN juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat pembelajaran dan proses pencapaian pendidikan,” katanya. Namun, menurut dia, BSNP tetap akan melihat dan mempertimbangkan keragaman pencapaian pendidikan di setiap daerah yang akan dianalisis dan dievaluasi.

Menurut dia, ada tiga pihak yang dapat melakukan penilaian pendidikan. Pertama pendidik lewat ulangan atau tugas, kedua satuan pendidikan lewat ujian sekolah, dan terakhir pemerintah lewat UN. Karena itu, salah satu pencapaian pendidikan yang dapat dijadikan tolok ukur adalah tingkat kelulusan UN. “Tingkat kelulusan UN di setiap daerah memang bervariasi, namun secara umum menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya.

Padahal, kata dia, standar kelulusan dari semula sebesar 5,25 untuk rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan, dinaikkan menjadi sebesar 5,5 pada tahun ini.
Ia mengatakan, kenaikan tingkat kelulusan UN secara umum tersebut menunjukkan peningkatan standar pendidikan nasional dan pencapaian satuan pendidikan di beberapa daerah.

Selain itu, kata dia, kenaikan standar UN juga akan dipertimbangkan dari beberapa aspek, antara lain standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan standar proses.
Mungin belum menetapkan besaran kenaikan standar kelulusan UN pada 2010.

Ia mengatakan, BSNP perlu membicarakan dan menganalisis lebih dulu hasil-hasil yang dicapai oleh setiap satuan pendidikan di seluruh daerah untuk menentukan besar standar kelulusan UN nantinya. “Tapi, kami memastikan kenaikan standar kelulusan UN tidak akan dilakukan secara drastis, namun akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” katanya.

Antara